Bupati Sudewo Lolos Pemakzulan, DPRD Pati Hanya Minta Evaluasi Kinerja

By Shandi March
01 Nov 2025
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memutuskan untuk tidak melanjutkan proses pemakzulan terhadap Bupati Pati Sudewo. (Youtube Sekretariat DPRD Pati)
LBJ — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memutuskan untuk tidak melanjutkan proses pemakzulan terhadap Bupati Pati Sudewo. Dalam rapat paripurna penyampaian hasil Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang digelar pada Jumat (31/10), mayoritas anggota dewan memilih memberikan rekomendasi perbaikan kinerja ketimbang pemberhentian kepala daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengatakan rapat paripurna kali ini memiliki dua agenda penting, yakni penyampaian hasil Pansus Hak Angket dan rapat hak menyatakan pendapat.
“Laporan pansus sudah dibacakan dalam forum paripurna. Selanjutnya seluruh fraksi menyampaikan sikap politik masing-masing,” ujar Ali dikutip dari Antara.
Baca juga : KPK Sebut Bupati Pati Sudewo Diduga Terima Dana Kasus Korupsi Rel Kereta
Dalam rapat tersebut, muncul dua opsi keputusan. Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan pemakzulan terhadap Bupati Sudewo, sedangkan enam fraksi lainnya — Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar — mendorong agar DPRD hanya memberikan rekomendasi perbaikan kinerja.
Dari total 49 anggota dewan yang hadir, 36 suara menyetujui opsi rekomendasi, sementara sisanya mendukung usulan pemakzulan. Dengan hasil itu, syarat minimal dua pertiga suara untuk memberhentikan bupati tidak terpenuhi.
“Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” jelas Ali.
Sudewo Diminta Evaluasi Kinerja
Keputusan rapat paripurna itu menandakan DPRD Pati tidak melanjutkan proses hukum dan politik untuk memakzulkan Sudewo. Rekomendasi hasil sidang akan disampaikan kepada Bupati Pati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Baca juga : Setelah Aduan Motor Brebet, Bahlil Lahadalia Sidak SPBU di Malang dan Ancam Pertamina
Menurut Ali, tidak ada rekayasa dalam proses ini. Semua agenda telah dijadwalkan sesuai prosedur dan dilakukan secara transparan dan netral.
Ali menambahkan, Bupati Sudewo telah menyatakan kesiapannya untuk memperbaiki kinerja pemerintahan daerah ke depan. DPRD Pati berjanji akan memperkuat fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi agar proses perbaikan berjalan nyata.
“Apa pun hasilnya, itu sah menurut undang-undang. Kami menghargai hak masing-masing fraksi. Jika ada kritik kepada kami, khususnya PDI Perjuangan, kami siap menerimanya,” ujar Ali.
Sementara itu, di luar Gedung DPRD Pati, ribuan massa menggelar aksi demonstrasi menuntut agar Bupati Sudewo tetap dimakzulkan.
Mereka menilai kebijakan bupati telah menimbulkan keresahan publik dan merugikan masyarakat kecil.
Baca juga :Gubernur DKI Minta Sistem Tap Kartu TransJakarta Dipercepat, Bisa Sambil Lari
Meski aksi berlangsung dengan pengamanan ketat, suasana tetap kondusif hingga rapat paripurna berakhir.
Panitia Khusus Hak Angket DPRD Pati yang dipimpin Bandang Teguh Waluyo telah bekerja sejak 13 Agustus 2025.
Dalam rapat paripurna, Bandang menyampaikan 12 poin temuan investigasi terhadap berbagai kebijakan Bupati Sudewo.
Temuan itu mencakup dugaan maladministrasi, penyalahgunaan kewenangan, dan pelanggaran etika pemerintahan.
Beberapa poin yang disoroti antara lain:
- Kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dinilai membebani warga,
- Dugaan pemecatan pegawai RSUD Pati tanpa dasar jelas,
- Mutasi ASN yang dianggap tidak transparan,
- Dugaan pembohongan publik terkait perubahan slogan Kabupaten Pati,
- Pengangkatan Sekda bermasalah,
- Serta tata kelola Baznas Pati yang dianggap tidak netral.
Baca juga :Gubernur DKI Minta Sistem Tap Kartu TransJakarta Dipercepat, Bisa Sambil Lari
Selain itu, pansus juga mencatat kebijakan pengadaan barang dan jasa, proyek infrastruktur, serta pengelolaan program UMKM yang dinilai tidak sesuai prinsip transparansi dan keadilan.
Rapat paripurna ini menjadi penanda penting bagi stabilitas politik di Kabupaten Pati. Meski tekanan publik cukup tinggi, DPRD memilih jalur kompromi dengan menekankan pembenahan birokrasi ketimbang pemakzulan.***
Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini
