LBJ – Nurhadi, Anggota DPR RI Komisi IX, mengungkap temuan mengejutkan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Nurhadi mengatakan bahwa adanya dugaan oknum yang memperjualbelikan titik lokasi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pihak BGN.

"Seperti yang pernah saya laporkan ke bapak, bahwa di lapangan ada oknum yang menjual lokasi titik. Ternyata kan benar, buktinya BGN melakukan kebijakan roll back yang akhirnya alhamdulillah ditemukan sekitar 5.000 titik fiktif," ungkap Nurhadi, dikutip LBJ, Jumat (19/9).

Baca juga : BGN Klarifikasi Surat Pernyataan Keracunan MBG: Murni Inisiatif Sekolah Brebes

Nurhadi menjelaskan, dugaan ribuan titik dapur fiktif itu melibatkan oknum yang memahami sistem Badan Gizi Nasional (BGN).

Oknum tersebut diduga mendaftarkan titik dapur menggunakan yayasan pribadi, lalu menahan pembangunan sebelum menjual lokasi tersebut kepada investor.

“Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” tegasnya.

Nurhadi menilai praktik tersebut bukan hanya masalah teknis, tetapi menyangkut hak anak-anak Indonesia.

“Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program,” tegasnya. Ia juga menyinggung maraknya kasus keracunan yang seharusnya menjadi alarm pengawasan.

Baca juga :Usai Copot Jabatan Kepsek, Harta Rp17 Miliar Arlan Disorot Publik

Menurut Nurhadi, program MBG telah menyerap anggaran besar sehingga pengelolaan harus transparan.

“Dengan porsi anggaran sebesar itu, transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan,” ujarnya. Ia menyoroti lemahnya verifikasi lapangan yang memungkinkan praktik percaloan, dominasi investor, hingga dugaan “konglomerasi yayasan” seperti diungkap lembaga pemantau independen.

Nurhadi mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit menyeluruh.

“Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan meski melewati tenggat waktu 45 hari,” katanya.

Ia menegaskan, jika terbukti ada penyimpangan, pihak terkait wajib ditindak tegas.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini