LBJ — Kericuhan pecah di jantung ibu kota ketika aparat kepolisian membubarkan paksa aksi demonstrasi sopir truk di kawasan Medan Merdeka, Rabu (2/7). Aksi yang menuntut penundaan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL) itu berujung pada pengamanan salah satu peserta unjuk rasa.

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Susatyo Condro menegaskan bahwa pembubaran dilakukan karena massa menutup jalan dan mengganggu ketertiban umum.

"Aksi ini kami bubarkan karena telah mengganggu jalan. Kami telah coba fasilitasi rekan-rekan, tapi yang kalian lakukan justru menutup jalan. Segera kembali ke kendaraan dan membubarkan diri," kata Susatyo kepada massa aksi sekitar pukul 14.20 WIB.

Aksi sopir truk awalnya berlangsung di Jalan Medan Merdeka Selatan dengan menyisakan satu lajur jalan yang bisa dilalui kendaraan. Namun, sekitar pukul 14.09 WIB, massa menutup total akses jalan dengan memarkirkan truk dan meletakkan dua keranda sebagai simbol kekecewaan di tengah jalur utama.

Baca juga : Polisi Bekuk Pria Ngaku Ring Satu Istana dan Pamer Pistol di Depok

Aksi ini dipicu kabar gagalnya negosiasi antara perwakilan massa dan pihak Kementerian Perhubungan yang datang ke lokasi.

"Tunda zero ODOL!" teriak salah satu orator dari atas mobil komando, disambut pekikan massa lainnya.

Bentrok dan Pengamanan Massa

Suasana semakin panas ketika aparat mulai menyingkirkan keranda dan truk yang menghalangi jalan. Aksi dorong-dorongan pun terjadi antara polisi dan para demonstran. Salah seorang dari massa aksi terlihat diamankan oleh petugas. Hingga berita ini diturunkan, identitas dan alasan penangkapannya belum diungkapkan ke publik.

"Korlap tanggung jawab, atau aksi kami bubarkan," tegas Susatyo lagi kepada koordinator lapangan di lokasi.

Baca juga : Mangkir dari Panggilan Polisi, Lurah Panggang Diduga Gelapkan Dana Rp1,3 M

Selain menolak kebijakan zero ODOL, para sopir truk juga menolak tindakan kriminalisasi terhadap mereka maupun pemilik armada. Mereka menuntut agar pemerintah dan aparat penegak hukum tidak menjadikan sopir truk sebagai kambing hitam dari buruknya regulasi logistik nasional.

"Tidak ada kriminalisasi kepada sopir dan pemilik armada truk!" ujar orator lainnya di tengah kerumunan massa.

Mereka juga menuntut pertemuan langsung dengan perwakilan pemerintah di Kantor Kementerian Perhubungan.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini