LBJ — Masalah perbatasan yang selama ini menyisakan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia akhirnya menemukan titik terang. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, bertatap muka di Istana Merdeka dan menyepakati formula baru untuk sengketa Blok Ambalat: dikerjakan bareng, dinikmati bareng.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat pada Jumat (27/6), kedua pemimpin membahas berbagai titik rawan konflik di sepanjang perbatasan kedua negara. Namun, fokus utama mengerucut pada Blok Ambalat, wilayah kaya sumber daya yang sejak dua dekade lalu menjadi rebutan di perairan Sulawesi.

"Sebagai contoh, kita sepakat hal-hal, masalah perbatasan yang mungkin memerlukan waktu lagi untuk menyelesaikan secara teknis, tapi prinsipnya kita sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak," ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6).

Baca juga : Pelaku Love Scamming Penipu Staf Media Prabowo Tertangkap, Ponsel Dihancurkan Demi Hilangkan Jejak

Daripada terus bersilang pendapat di meja hukum yang berlarut-larut, Prabowo dan Anwar sepakat untuk lebih dulu menjalankan kerja sama ekonomi di wilayah tersebut. Kesepakatan itu diwujudkan lewat mekanisme joint development, atau eksploitasi bersama, yang memungkinkan kedua negara mengelola sumber daya laut secara kolaboratif sembari merampungkan aspek hukum.

"Contoh masalah Ambalat kita sepakat sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang kita sebut joint development," ucap Prabowo.

"Apa pun yang kita ketemu di laut, itu kita akan bersama-sama mengeksploitasinya. Jadi kita sepakat kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing," imbuhnya.

Baca juga :Putin Tawarkan Teknologi Nuklir dan AI, Prabowo Sambut Investasi Rusia di Indonesia

Anwar Ibrahim pun menyambut gagasan itu dengan nada positif. Ia mengakui bahwa aspek legal dalam sengketa Ambalat kerap menemui jalan buntu, sehingga kerja sama ekonomi bisa menjadi jalan tengah yang realistis dan produktif.

"Kalau tampaknya masih buntu sedikit dari segi hukum dan peraturan, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerja sama ekonomi termasuk yang yang disinggung tadi joint development authority di kawasan Ambalat. Karena, kalau kita tunggu selesai, kadang mengambil masa dua dekade lagi," kata Anwar.

Kesepakatan ini menjadi angin segar bagi masa depan hubungan bilateral kedua negara, terutama dalam mengelola wilayah perbatasan yang selama ini jadi sumber ketegangan. Pendekatan pragmatis melalui kerja sama ekonomi di tengah perbedaan posisi hukum dinilai sebagai langkah strategis untuk menghindari konflik terbuka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di kedua sisi.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini