LBJ - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melakukan aksi walk out saat rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (16/5/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai merendahkan martabat DPRD.

Rapat paripurna tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah terkait pertambangan, administrasi kependudukan, pengelolaan barang milik daerah, dan BUMD.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, menanggapi aksi tersebut.

"Walk out itu kan dinamika, jadi itu saya lihat bagian dari dinamika saja," ujarnya kepada awak media seusai rapat paripurna.

Baca juga: KPAI Soroti Program Barak Militer Pelajar Jabar, Potensi Langgar Hak Anak

Buky menilai aksi tersebut sebagai bagian dari dinamika relasi antara legislatif dan eksekutif. Dia juga menghargai keputusan yang diambil oleh Fraksi PDI-P.

Aksi walk out ini dipicu oleh pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi di Cirebon beberapa waktu lalu. Doni Maradona Hutabarat, kader PDI-P, melakukan interupsi.

"Kami merasa pernyataan Gubernur saat Musrenbang di Cirebon beberapa waktu lalu sangat menyinggung lembaga ini," kata Doni dalam ruang rapat paripurna.

Pernyataan tersebut dinilai melukai marwah DPRD Jabar.

Buky Wibawa Karya Guna menduga aksi ini disebabkan oleh miskomunikasi.

"Saya belum bisa berkomentar banyak karena yang disampaikan sepertinya ada masalah miskomunikasi," kata Buky.

Dia berencana untuk berkomunikasi dengan anggota Fraksi PDI-P terkait aksi tersebut.

Baca juga: Delapan WNA Diciduk di Bandara Ngurah Rai Bali Terkait Kasus Narkoba

Buky juga berpendapat bahwa DPRD Jabar tidak perlu terlalu reaktif terhadap kebijakan Gubernur. Dia meminta agar pihak eksekutif diberi kesempatan untuk menjalankan tugasnya.

"Namun, terhadap kebijakan Gubernur, kita juga tidak perlu reaktif, kita beri kesempatan untuk melakukan target-target programnya," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa evaluasi dapat dilakukan jika kebijakan tersebut kurang efektif.

"Namun, tentu saja teman-teman di birokrat harus menjaga sistem, jadi apa yang dilakukan oleh Gubernur dibarengi dengan sistem sehingga program itu dilaksanakan efisien dan efektif sesuai dengan regulasi," tutur Buky.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini