LBJ - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengungkapkan pengalamannya mendengar adanya mafia hukum di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia menyebut praktik jual beli Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk undang-undang.

"Saya dengar sendiri itu di gedung DPR. Dan mereka bangga saja ketika itu satu DIM dibayar berapa saat itu," ujar Mahfud dalam kanal YouTube Mahfud MD Official yang ditayangkan, Sabtu (12/5/2025).

Mahfud menjelaskan bahwa satu DIM, yang merupakan tanggapan terhadap draf RUU, bisa diperjualbelikan hingga Rp 50 juta per anggota dewan.

Baca juga: Asuransi Karyawan SPPG dan Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis

"Satu DIM setiap anggota agar ikut pesanan dari luar itu bisa Rp 50.000 (maksud setelah dikoreksi adalah Rp 50 juta). Dan yang mendapat itu senang-senang saja tuh," katanya.

Menurut Mahfud, praktik mafia hukum ini membuat Indonesia berada dalam keadaan darurat hukum. Masalahnya tidak hanya terbatas pada mafia peradilan, tetapi juga melibatkan birokrasi dan legislatif.

"Pejabat di birokrasi itu bermafia juga dalam kasus-kasus di luar pengadilan. Legislatif itu bisa membuat undang-undang dengan berkongkalikong dengan orang luar. Agar sebuah undang-undang ini dicoret pasalnya, agar ditambah ini, agar macam-macam pesanan," imbuhnya.

Baca juga: Calon Pengantin Pria Dibacok Saat Akan Akad Nikah di Palembang

Mahfud juga menyoroti perubahan modus operandi mafia peradilan. Hakim yang dulu menerima suap sendiri-sendiri, kini melakukannya secara berjamaah.

"Sekarang itu (para hakim) bertemu, bersidang antar hakim itu sebelum putusan. Berkonspirasi, lah gitu ya? Berkonspirasi gitu. Tidak satu-satu lagi," katanya.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini