LBJ – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali membuat gebrakan kontroversial. Setelah program pembinaan pelajar bermasalah melalui barak militer menuai polemik, kini ia memperluas sasarannya. Bukan hanya siswa, orang dewasa yang kerap mabuk dan dinilai “bermasalah” pun akan dijaring dan dikirim ke barak militer.

"Ini akan yang saya lakukan program untuk orang dewasa," tegas Dedi di Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin (5/5).

Menurut pria yang akrab disapa Demul itu, target utama adalah orang-orang yang hidup ugal-ugalan—mabuk di jalan, bergabung dalam geng, dan mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga.

"Kerjanya mabuk saja atau misalnya bergeng-geng di jalanan. Nanti dijaring kemudian diserahkan ke Kodam III untuk dididik di Dodik ini," ujarnya tanpa ragu.

Baca juga : Siswa SD dan SMP Dilarang Bawa HP dan Motor ke Sekolah, Dedi Mulyadi Tegaskan Sanksi

Tak hanya soal kedisiplinan, Dedi juga menyusun tahap lanjutan berupa pelatihan keterampilan. Para “lulusan” barak akan dibekali kemampuan teknis seperti pertanian, perikanan, hingga konstruksi, lalu disalurkan ke proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat.

"Jadi nanti ada proyek-proyek provinsi, pembuatan jalan, irigasi, bangunan nih sekarang banyak bangunan sekolah. Mereka akan kita koordinasikan dengan para kontraktor untuk mereka menjadi karyawan," ucapnya.

Dedi menyatakan penghasilan yang diterima peserta program akan langsung dikirim ke keluarganya, guna mencegah penyalahgunaan uang untuk hal negatif.

Langkah Dedi Mulyadi ini bukannya tanpa penolakan. Komnas HAM dan DPR RI menyuarakan kekhawatiran terkait pendekatan militeristik terhadap warga sipil, apalagi siswa di bawah umur.

Baca juga :69 Siswa Nakal Masuk Barak Militer, Dedi Mulyadi Sebut Mereka Justru Happy

"Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," tegas Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, saat ditemui wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5).

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," tambahnya

Senada, Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mempertanyakan efektivitas pendekatan militer terhadap masalah sosial.

"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," ujarnya. Ia menilai karakter siswa semestinya dibangun dengan pendekatan holistik, bukan pendekatan ala barak.

Baca juga : Dedi Mulyadi Wajibkan Vasektomi untuk Penerima Bansos, Ini Alasannya

Apa yang dilakukan Dedi Mulyadi menunjukkan keberanian politik yang tak lazim. Namun langkahnya menyeret sejumlah pertanyaan serius soal wewenang, hukum, dan efektivitas metode militer dalam menangani warga sipil bermasalah.

Apakah barak akan jadi solusi atau justru menambah daftar masalah baru?***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini