LBJ - Kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjadi sorotan. Hal ini terkait polemik keputusan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. Kunto merupakan putra Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Try Sutrisno.

Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan Agus Subiyanto. 

Panglima TNI sebelumnya mengeluarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025. Keputusan tersebut berisi mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

Namun, pada Jumat (2/5/2025), TNI membatalkan mutasi tujuh perwira tinggi (pati) TNI, termasuk Kunto Arief Wibowo. 

Pembatalan ini tertuang dalam SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.

Baca juga Panglima TNI Batalkan Mutasi 7 Jenderal Termasuk Putra Try Sutrisno, Ini Penjelasannya

TB Hasanuddin menilai, peristiwa ini menunjukkan Agus tidak tegas dan konsisten. Ia menilai Agus tidak mampu menjaga marwah institusi TNI.

"Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi," kata TB Hasanuddin lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (3/5/2025).

TB Hasanuddin menilai, perubahan keputusan yang cepat dan tidak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal.

Hal ini juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap netralitas TNI.

"TNI adalah alat negara, bukan alat politik. Mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar. Jangan diombang-ambingkan oleh tekanan seperti ini," ujar TB Hasanuddin.

Baca juga: Bareskrim Gagalkan Penyelundupan 50 Kg Sabu di Balikpapan

Ia juga menyoroti spekulasi publik terkait mutasi Kunto Arief Wibowo. Spekulasi tersebut menyebutkan mutasi dipengaruhi oleh nama ayahnya, Try Sutrisno.

Try Sutrisno tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri. Forum tersebut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

TB Hasanuddin menegaskan, mutasi TNI harus berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan tekanan politik. 

"Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI. Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi," ujar TB Hasanuddin.

Letjen TNI Kunto Arief Wibowo batal dimutasi menjadi staf ahli Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Dengan pembatalan ini, Kunto tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I. 

Polemik ini menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan profesionalisme TNI dalam mengambil keputusan.

Publik berharap TNI tetap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai alat negara.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini