LBJ – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menarik perhatian publik lewat kebijakan terbarunya. Kali ini, ia melarang seluruh pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) membawa sepeda motor dan ponsel ke sekolah.

Larangan itu resmi ia umumkan pada Kamis (2/5) dalam sebuah acara di Rindam III Siliwangi, Kota Bandung. Dedi menegaskan, aturan ini berlaku per hari itu juga dan menyasar seluruh pelajar usia dini.

"Untuk anak SD dan SMP, per hari ini anak SD dan SMP tidak boleh bawa motor dan hp," ucap Dedi tanpa basa-basi.

Aturan ini sekaligus memperkuat kebijakan serupa yang sejatinya telah lama diatur, tetapi selama ini dinilai tak dijalankan dengan konsisten di lapangan.

Baca juga : 69 Siswa Nakal Masuk Barak Militer, Dedi Mulyadi Sebut Mereka Justru Happy

Tidak hanya untuk siswa SD dan SMP, larangan membawa motor ke sekolah juga berlaku bagi siswa SMA yang belum memenuhi batas usia berkendara.

"Untuk anak SMA, itu yang belum cukup umur itu tidak boleh bahwa kendaraan bermotor. Kan itu undang-undang lalu lintas," kata Dedi, mengacu pada aturan yang sudah termaktub dalam UU Lalu Lintas.

Dalam pandangan Dedi, banyak siswa SMA yang mengendarai motor meski belum memiliki SIM. Praktik ini menurutnya membahayakan keselamatan dan mencederai aturan hukum yang ada.

Meski bukan hal baru, larangan ini sebelumnya gagal diterapkan secara efektif. Dedi mengaku penegakan aturan di lapangan selama ini mengalami kebuntuan akibat keraguan dari para aparat.

Baca juga :MUI Jabar: Vasektomi Haram, Tanggapi Rencana Dedi Mulyadi

"Selama ini penegakannya tidak bisa berjalan, karena ada keraguan tindakan di lapangan," katanya menyesalkan.

Dengan pelarangan ini, ia berharap sekolah dan pihak kepolisian bisa bekerja sama lebih tegas, agar peraturan benar-benar berjalan tanpa kompromi.

Rentetan Kebijakan Kontroversial Dedi

Kebijakan larangan motor dan HP ini hanya satu dari banyak aturan kontroversial yang diluncurkan Dedi Mulyadi sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelumnya, ia sempat membuat heboh dengan wacana wajib militer bagi siswa yang melanggar disiplin, hingga larangan study tour dan wisuda sekolah.

Tak hanya itu, Dedi juga pernah mengusulkan program vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial, yang menuai gelombang protes dari banyak kalangan.

Baca juga :Imparsial Kritik Dedi Mulyadi: Kirim Siswa Nakal ke Barak TNI Dinilai Langgar HAM

Meski pro dan kontra terus bermunculan, Dedi tampak mantap melaju dengan serangkaian regulasi disipliner di bidang pendidikan dan sosial.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini