LBJ — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas menghadapi maraknya pelajar terafiliasi geng motor. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan bahwa mulai Mei 2025, siswa yang terlibat tawuran atau geng motor akan diwajibkan mengikuti pendidikan militer di kompleks TNI atau Polri.

"Nanti dari kabupaten/kota sudah ada beberapa yang siap. Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana, sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer," ujar Dedi di Bandung, Senin (28/4).

Setiap pelajar bermasalah akan menjalani pendidikan ketat minimal selama enam bulan, bahkan bisa mencapai satu tahun hingga dinilai benar-benar berubah. Program ini didesain untuk meredam aksi kekerasan remaja yang kian meresahkan.

Baca juga : Dedi Mulyadi Bantah Kisruh Ormas Ganggu Pabrik BYD, Singgung SMAN 1 Bandung

Dedi mengungkapkan bahwa upaya memberantas geng motor sudah terlalu lama hanya menjadi wacana tanpa penyelesaian nyata. Ia menyebutkan faktor utama munculnya geng motor berasal dari masalah di rumah yang menyebabkan anak-anak terlibat dalam pergaulan bebas hingga kriminalitas.

"Jadi begini, kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor enggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah, tidak selesai, hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat, tidak bisa lagi terus-terusan wacana, dari dulu geng motor enggak selesai-selesai. Harus tuntas," kata Dedi.

Untuk itu, ia mendorong kolaborasi cepat antara Pemprov Jabar, pemerintah kabupaten/kota, dan keluarga siswa untuk menekan angka kenakalan remaja.

Program ini akan melibatkan Kodam III Siliwangi yang sudah menyiapkan fasilitas barak militer. Ada sekitar 30 hingga 40 barak yang tersedia untuk menampung peserta pendidikan. Meski mengikuti pelatihan militer, para siswa tetap akan melanjutkan pendidikan formal, berafiliasi dengan SMP atau SMA tertentu.

Baca juga : Dedi Mulyadi Pangkas Anggaran Hibah Pesantren Jawa Barat, Diduga Ada Afiliasi Politik

"Mulai Mei, kita sudah mulai jalan, sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah menyiapkan barak-barak, sudah disiapkan. Sekolahnya tetap mereka berafiliasi pada SMP (atau SMA) mana, tapi kelasnya khusus," jelas Dedi.

Sasaran utama program ini adalah pelajar yang dinilai sulit dibina, sering melakukan tawuran, atau terlibat aktivitas geng motor. Pelaksanaan program akan didasari kesepakatan antara pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah.

Mengenai biaya, Dedi memastikan pendanaan akan ditanggung bersama antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota yang ikut serta dalam program ini.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini