LBJ - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menertibkan aksi premanisme yang dilakukan ormas dan mengganggu pelaku usaha serta industri. Menurut Eddy, tindakan premanisme ini dapat mengancam iklim investasi di Indonesia. Hal ini berpotensi menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

“Dengan kata lain, jika ada pihak-pihak yang mengganggu iklim investasi di Indonesia, itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Eddy dalam keterangan resminya, Senin (28/4/2025).

Eddy, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum PAN, menekankan pentingnya keamanan dan kepastian hukum bagi investor. Investor akan cenderung ragu untuk berinvestasi jika keamanan dan kepastian hukum tidak terjamin.

Baca juga: Tembok Kolam Ambrol di Gontor 5, Empat Santri Meninggal Dunia

Eddy menyatakan bahwa investasi merupakan sektor kunci pendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global. Kinerja ekonomi nasional sangat bergantung pada aliran investasi.

"Di tengah melambatnya daya beli masyarakat dan tantangan yang dihadapi ekspor produk Indonesia akibat melemahnya harga komoditas dan penerapan tarif oleh AS, kinerja ekonomi nasional bisa terdongkrak oleh masuknya investasi," jelasnya.

Eddy mengingatkan target nilai investasi dalam dan luar negeri sebesar Rp 1.900 triliun pada 2025. Ia khawatir aksi premanisme dapat menghilangkan kepercayaan investor.

Baca juga: Dedi Mulyadi Hentikan Sementara Dana Hibah Pendidikan Jabar, Cegah Penyalahgunaan

"Ini bukan angka kecil dan hilangnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia akan mempersulit upaya kita untuk mencapai target tersebut," kata Eddy.

Oleh karena itu, Eddy mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap aksi-aksi premanisme. Penanganan yang cepat akan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap dunia usaha.

"Oleh karena itu, semakin dini penanganan dan penegakan hukum terhadap aksi-aksi premanisme tersebut, Indonesia akan mengirimkan sinyal kuat ke dunia usaha bahwa pemerintah tidak mentolerir aksi koboi para preman," pungkas Eddy.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini