LBJ - Kelompok Hamas menyatakan kesiapannya untuk mencapai kesepakatan yang mengakhiri perang di Gaza dan membebaskan seluruh sandera yang ditawan. Sebagai imbal baliknya, Hamas mengajukan proposal gencatan senjata selama lima tahun di wilayah Gaza. Delegasi Hamas telah berada di Kairo untuk melakukan diskusi dengan mediator Mesir terkait solusi untuk perang yang telah berlangsung selama 18 bulan dan merenggut lebih dari 51 ribu jiwa.

Perundingan gencatan senjata ini berlangsung di tengah kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan di Gaza, dengan menipisnya pasokan makanan dan medis.

Seorang pejabat Hamas yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan kepada AFP bahwa kelompok tersebut bersedia melakukan pertukaran tahanan secara menyeluruh dan menyepakati gencatan senjata selama lima tahun.

Baca juga: Hubungan India-Pakistan Memanas Pascaserangan Turis di Kashmir

Usulan gencatan senjata sebelumnya ditolak oleh Israel pada awal bulan ini. Usulan tersebut menyerukan kesepakatan 'komprehensif' untuk menghentikan perang besar yang dimulai sejak 7 Oktober 2023.

Penolakan Israel terhadap tawaran sebelumnya, menurut seorang pejabat senior Hamas, termasuk pada proposal gencatan senjata selama 45 hari dengan imbalan pembebasan 10 sandera yang masih hidup.

Hamas secara konsisten menekankan bahwa setiap kesepakatan gencatan senjata harus mengarah pada pengakhiran perang secara permanen, penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza, serta peningkatan signifikan dalam bantuan kemanusiaan.

Konsep penarikan Israel dan 'berakhirnya perang secara permanen' juga tercantum dalam fase kedua rencana gencatan senjata yang pernah diumumkan oleh Presiden AS saat itu, Joe Biden. Fase pertama gencatan senjata sempat dimulai pada 19 Januari 2025, namun berakhir dua bulan kemudian.

Hamas berupaya untuk melanjutkan pembicaraan ke fase kedua, namun Israel bersikeras untuk memperpanjang fase pertama. Israel menuntut pembebasan seluruh sandera yang ditawan sejak serangan tahun 2023 dan pelucutan senjata Hamas, yang ditolak mentah-mentah oleh kelompok tersebut sebagai 'garis merah'.

"Kali ini kami akan menuntut jaminan mengenai berakhirnya perang. Penjajah dapat kembali berperang setelah kesepakatan parsial apa pun, tetapi tidak dapat melakukannya dengan kesepakatan komprehensif dan jaminan internasional," tegas seorang pejabat senior Hamas, Mahmud Mardawi, dalam pernyataannya.

Baca juga: Trump Kritik Keras Serangan Rusia ke Kyiv, Desak Putin Berhenti!

Pejabat senior Hamas lainnya, Osama Hamdan, memperkuat pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa setiap proposal yang tidak mencakup penghentian perang secara menyeluruh dan permanen tidak akan dipertimbangkan oleh pihaknya.

"Kami tidak akan meninggalkan senjata perlawanan selama penjajahan berlanjut," ujarnya.

Di tengah upaya perundingan, Israel terus melakukan serangan di Gaza. Pada Sabtu (26/4), serangan Israel dilaporkan menewaskan sedikitnya 36 orang di Gaza utara.

Seorang warga yang selamat dari serangan, Umm Walid al-Khour, menuturkan bahwa serangan terjadi saat semua orang sedang tidur bersama anak-anak mereka, menyebabkan rumah mereka runtuh. Di wilayah lain di Gaza, 25 orang lainnya juga dilaporkan tewas.

Militer Israel belum memberikan komentar langsung terkait serangan terbaru tersebut. Namun, sebelumnya mereka menyatakan telah menyerang '1.800 target teror' di seluruh Gaza sejak operasi militer kembali dilanjutkan pada 18 Maret. Militer Israel juga mengklaim telah menewaskan ratusan anggota kelompok militan.

Qatar, Amerika Serikat, dan Mesir berperan sebagai mediator dalam gencatan senjata sebelumnya yang dimulai pada 19 Januari. Gencatan senjata tersebut memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan dan pertukaran sandera serta tahanan Palestina.

Namun, karena tidak adanya kesepakatan antara Israel dan Hamas mengenai tahap selanjutnya, Israel menghentikan akses bantuan ke Gaza dan kembali melakukan pengeboman.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini